www.bikeuniverse.net – Kunjungan Satgas Pangan Bareskrim Polri ke Pasar Parigi Moutong baru-baru ini memberi sinyal menarik bagi dinamika harga acuan pemerintah (HAP). Tidak ada temuan harga di atas HET menunjukkan mekanisme pengawasan mulai menunjukkan hasil. Namun, di balik kabar melegakan tersebut, muncul pertanyaan penting: seberapa kokoh fondasi harga acuan pemerintah (HAP) ketika pasar menghadapi guncangan pasokan maupun psikologi pedagang serta konsumen?

Berita bahwa pedagang mematuhi batas harga seolah menegaskan harga acuan pemerintah (HAP) berfungsi sebagai pagar pengaman. Meski begitu, kepatuhan harga bukan satu-satunya indikator kesehatan pasar. Kita tetap perlu menguji apakah HAP benar-benar memberi keadilan bagi seluruh pelaku rantai pasok. Tulisan ini mengulas kunjungan Satgas Pangan ke Parigi Moutong, lalu menimbang efektivitas kebijakan harga acuan pemerintah (HAP) dari sudut pandang konsumen, pedagang, serta stabilitas jangka panjang.

Potret Lapangan: Pasar Tradisional di Bawah Bayang HAP

Ketiadaan temuan harga di atas HET mengindikasikan pasar Parigi Moutong relatif tertib. Pedagang mengikuti batas jual yang disusun berdasarkan harga acuan pemerintah (HAP). Secara kasatmata, ini kabar baik karena konsumen tidak perlu membayar lebih dari batas wajar. Namun, kepatuhan di permukaan masih perlu dikaji lebih jauh. Misalnya, apakah margin keuntungan pedagang tetap sehat atau hanya sekadar bertahan tipis agar tidak tersandung aturan.

Pasar tradisional sering menjadi titik terlemah ekosistem pangan. Di sana bertemu petani, pengepul, pedagang eceran, hingga konsumen akhir. Ketika harga acuan pemerintah (HAP) ditegakkan, seluruh mata rantai harus menyesuaikan. Jika harga di hulu belum seimbang, tekanan akan berpindah ke pedagang kecil. Mereka sering menjadi pihak pertama yang menanggung selisih, sebab posisi tawar paling lemah berada di lapisan terakhir sebelum konsumen.

Kunjungan Satgas Pangan memberi pesan bahwa negara hadir di ruang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari warga. Kepastian harga melalui HET dan harga acuan pemerintah (HAP) idealnya meredam kecemasan jelang momen tertentu, misalnya hari besar keagamaan atau musim paceklik. Namun, pemantauan tidak cukup sebatas patroli insidental. Diperlukan pemetaan rutin, melibatkan data aliran barang, distribusi logistik, hingga kondisi stok di daerah sekitar Parigi Moutong.

Harga Acuan Pemerintah (HAP) sebagai Kompas Pasar

Harga acuan pemerintah (HAP) sering digambarkan sebagai kompas yang memandu pelaku pasar agar tidak tersesat. Mekanisme ini memberi batas bawah maupun batas atas harga komoditas tertentu. Jika diterapkan konsisten, HAP membantu mencegah lonjakan ekstrem. Masyarakat pun punya rujukan jelas ketika menilai wajar tidaknya harga di lapangan. Di Parigi Moutong, kompas tersebut tampak berfungsi. Harga bergerak di dalam koridor HET sehingga keresahan konsumen relatif terjaga.

Meskipun demikian, kompas hanya berguna jika peta realitas pasar ikut diperhatikan. Harga acuan pemerintah (HAP) mesti disusun memakai data biaya produksi, ongkos logistik, serta dinamika permintaan musiman. Ketika komponen tersebut berubah, peninjauan berkala menjadi krusial. Tanpa proses penyesuaian, HAP berubah menjadi angka beku yang sulit diikuti pedagang. Pada titik itu, potensi pelanggaran justru meningkat, bukan karena niat spekulatif, melainkan karena angka acuan tidak lagi mencerminkan biaya nyata di lapangan.

Saya menilai efektivitas harga acuan pemerintah (HAP) terletak pada kemampuan merangkul seluruh kepentingan. Di satu sisi, konsumen perlu perlindungan agar daya beli tidak tergerus. Di sisi lain, petani serta nelayan membutuhkan harga layak agar produksi berkelanjutan. Pedagang pun butuh ruang untung yang sehat. HAP ideal tidak hanya menekan harga, namun juga menjaga insentif usaha sepanjang rantai distribusi. Kunjungan seperti di Parigi Moutong seharusnya menjadi momen evaluasi seimbang, bukan sekadar razia simbolik.

Satgas Pangan: Polisi Harga atau Fasilitator Keadilan?

Keberadaan Satgas Pangan kerap dipersepsikan sebatas peran penegak hukum. Mereka datang, memeriksa, menegur, lalu pergi. Sudut pandang ini sebenarnya terlalu sempit. Satgas memiliki peluang menjadi fasilitator keadilan harga. Ketika menemukan pasar yang patuh pada harga acuan pemerintah (HAP), mereka bisa menggali faktor pendukung keberhasilan. Apakah distribusi lancar, biaya angkut terkendali, atau terdapat sinergi kuat antar pelaku usaha lokal. Temuan demikian berguna sebagai model kebijakan untuk daerah lain.

Sebaliknya, jika Satgas hanya fokus pada pencarian pelanggaran, potensi dialog konstruktif akan mengecil. Pedagang menjadi defensif, bahkan kadang menyembunyikan informasi kunci mengenai hambatan distribusi ataupun beban biaya tersembunyi. Padahal, data lapangan dari pedagang sangat penting untuk menguji relevansi harga acuan pemerintah (HAP). Menurut saya, Satgas perlu menyeimbangkan fungsi represif dengan fungsi konsultatif. Edukasi, mediasi, serta pendampingan seharusnya menonjol setara dengan operasi penindakan.

Di Parigi Moutong, ketiadaan pelanggaran bisa dimaknai dua hal. Pertama, pedagang benar-benar nyaman dengan level harga sesuai HET. Kedua, pedagang memilih mengalah pada margin untuk menghindari persoalan hukum. Satgas Pangan idealnya memeriksa kedua kemungkinan. Jika opsi kedua lebih dominan, keberhasilan penegakan harga acuan pemerintah (HAP) sebenarnya rapuh. Kerapuhan terjadi karena pelaku pasar patuh melalui rasa takut, bukan melalui keyakinan bahwa angka acuan sudah adil bagi semua.

Dampak HAP bagi Konsumen, Pedagang, serta Produsen

Dari sudut pandang konsumen, keberadaan harga acuan pemerintah (HAP) membantu menjaga kepastian belanja. Warga punya tolok ukur sebelum memutuskan membeli beras, minyak, gula, maupun komoditas pokok lain. Di daerah seperti Parigi Moutong, di mana akses informasi sering terbatas, kejelasan harga rujukan menjadi pelindung penting. Konsumen tidak lagi sepenuhnya bergantung pada informasi lisan pedagang atau kabar burung mengenai kelangkaan barang.

Bagi pedagang, HAP membawa konsekuensi ganda. Di satu sisi, angka acuan memudahkan penetapan harga jual tanpa perlu banyak tawar-menawar. Di sisi lain, pedagang kehilangan fleksibilitas untuk menyesuaikan harga ketika biaya operasional naik mendadak. Misalnya, kenaikan tarif transportasi atau gangguan distribusi karena cuaca ekstrem. Jika harga acuan pemerintah (HAP) tidak mengantisipasi fluktuasi semacam ini, pedagang berada di posisi sulit. Mereka harus memilih antara mengurangi keuntungan atau mengurangi pasokan.

Sementara itu, produsen di hulu membutuhkan kepastian harga beli agar berani berinvestasi pada peningkatan kualitas dan volume produksi. HAP seharusnya ikut mengatur harga di tingkat petani atau nelayan, bukan hanya di tingkat ritel. Bila harga acuan pemerintah (HAP) hanya fokus pada konsumen akhir, risiko ketimpangan semakin besar. Produsen merasa tidak dihargai, kemudian menurunkan volume produksi. Dalam jangka panjang, pasokan menyusut, stabilitas harga justru terancam, dan konsumen kembali menanggung dampak.

Refleksi: Menjaga Keseimbangan antara Angka dan Realitas

Kunjungan Satgas Pangan ke Pasar Parigi Moutong seolah memberi laporan singkat bahwa kebijakan berjalan sesuai rencana. Tidak ada temuan di atas HET sering dibaca sebagai bukti keberhasilan harga acuan pemerintah (HAP). Namun, bagi saya, keberhasilan sesungguhnya baru bisa diklaim ketika seluruh pelaku merasa terlindungi sekaligus dihargai. Pemerintah perlu memastikan kompas HAP selalu dikalibrasi memakai data segar, bukan sekadar angka di meja rapat. Satgas Pangan pun perlu merawat kepercayaan pasar melalui dialog, bukan hanya inspeksi mendadak. Pada akhirnya, keadilan harga bukan tentang seberapa ketat aturan ditegakkan, melainkan seberapa dekat angka kebijakan menyentuh realitas hidup di pasar tradisional seperti Parigi Moutong.